SURABAYA - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, mendampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Mahfud MD, silaturahmi dengan tokoh lintas agama Jawa Timur, di Kodam V Brawijaya, Rabu (17/03/2021).
Dalam kesempatan ini Menkopolhukam RI mengatakan, Jawa Timur adalah salah satu provinsi terbesar, ada 40 juta penduduk dengan 38 tingkat dua.
"Ini menunjukkan, pertama moderasi Islam, moderasi beragama tumbuh di sini. Memang ada peristiwa-peristiwa teror tapi bisa diatasi. Tapi secara umum rakyatnya tumbuh dengan penuh toleransi. Tentu bukan hanya Jawa Timur, seluruh Indonesia umat Islamnya itu pada umumnya toleran," jelas Machfud MD.
Lebih lanjut Machfud MD menjelaskan, Jawa Timur merupakan tempat berkembangbiaknya moderasi beragama yang dulu dipelopori oleh Kiai Hasyim Asyari, sebelum itu Muhammadiyah juga sudah mengembangkan di Jawa Timur.
"Sebenarnya konflik antar umat beragama karena perbedaan agama itu sangat kecil. Bahwa ada teroris itu menyimpang, tapi bukan hanya di Islam. Semua agama itu punya terorisnya sendiri, karena sangat radikal di dalam pemahamannya," ucapnya.
Selain itu, Jawa Timur ini mendapatkan catatan akhir-akhir ini dari masyarakat Indonesia. Dari Covid yang dulu luar biasa menakutkan, ini orang sampai bilang takut kalau ke Jawa Timur. Sekarang Jawa Timur menempati urutan terendah di bawah provinsi yang lain.
"Ini satu keberhasilan dalam mananajemen penanganan Covid. Pemerintah sekarang ini sedang bekerja keras dan fokus di dalam segala kebijakannya untuk menangani, untuk berperang melawan Covid," lanjutnya.
Pemerintah punya dua program Perpres No 82 itu, perang melawan Covid dan pemulihan ekonomi nasional dan itu dibangun secara bersama-sama.
"Jawa Timur rupanya merupakan salah satu contoh karena kerjasaman antara pimpinan pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sebagainya," ungkapnya.
Menkopolhukam RI juga mengatakan, pemerintah menyediakan fasilitasnya dengan biaya yang mahal untuk menyelamatkan rakyat.
"Pertama, kalau kaitannya dengan Covid, itu tentu vaksinasi, kemudian 3M, tetapi vaksin itu semua provinsi sudah dianjurkan, agar dilakukan dengan cermat," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Chandra Kirana |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi